Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena itu, pemerintah justru harus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.
Yang perlu diantisipasi, menurut Muslim, adalah kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan momentum aksi untuk menciptakan kekacauan.
“Intelijen harus bisa membaca situasi sejak awal,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, menurut dia, jauh lebih efektif daripada menunggu kerusuhan terjadi kemudian melakukan penindakan secara besar-besaran.
Apalagi, rencana aksi masyarakat Pati di Jakarta saat ini sudah mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat.
Pada 21 Agustus 2026, KAMMI menyatakan menolak rencana aksi AMPB pada 27 Agustus karena khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan lain dan memicu benturan. KAMMI tetap menyatakan mendukung pemberantasan korupsi serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
Di sisi lain, AMPB menyatakan aksi mereka akan dilakukan secara damai. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada pejabat negara, bukan untuk berkonflik dengan masyarakat Jakarta.
Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa potensi ketegangan bukan hanya berada antara massa aksi dan aparat, tetapi juga dapat muncul dari persepsi publik yang berbeda terhadap rencana demonstrasi.
Karena itu, Muslim meminta pemerintah tidak menciptakan suasana seolah-olah seluruh peserta aksi merupakan ancaman keamanan.
Menurut Muslim, fungsi intelijen justru sangat penting untuk mencegah konflik sebelum terjadi.
Intelijen, kata dia, harus mampu memetakan berbagai potensi ancaman, termasuk provokasi di media sosial, informasi palsu, ajakan kekerasan serta pihak yang berusaha membawa massa keluar dari tujuan awal demonstrasi.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena pengalaman 2025 menunjukkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang sangat cepat setelah muncul peristiwa pemicu.
Pada 2025, kematian Affan Kurniawan menjadi salah satu titik eskalasi yang kemudian memperluas kemarahan publik. Reuters mencatat demonstrasi yang sebelumnya berfokus pada isu tunjangan anggota parlemen berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan di sejumlah daerah.
Muslim berpandangan, pemerintah harus menghindari kesalahan komunikasi maupun tindakan lapangan yang dapat menjadi pemantik baru.
“Jangan sampai aparat justru menjadi pemicu,” tegasnya.
Karena itu, setiap operasi pengamanan demonstrasi harus mengutamakan komunikasi, negosiasi dan pengendalian massa secara proporsional.
Bagi Muslim, pengalaman Agustus 2025 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Prabowo.
Kerusuhan tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak politik dan ekonomi. Pada saat kerusuhan 2025 berlangsung, pasar keuangan Indonesia ikut terguncang. Reuters melaporkan IHSG mengalami tekanan dan rupiah ikut terdampak ketika kekerasan meluas.
Komentar