Kerusakan fasilitas publik, gangguan aktivitas ekonomi, penutupan sekolah dan terganggunya mobilitas warga juga menjadi konsekuensi lain.
Karena itu, menurut Muslim, mencegah kerusuhan jauh lebih penting daripada sekadar melakukan tindakan setelah kerusuhan terjadi.
Pemerintah perlu membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang hendak melakukan aksi. Aparat keamanan juga harus berkomunikasi dengan koordinator lapangan agar mekanisme penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib.
Pendekatan dialog juga dapat mengurangi ruang bagi pihak yang ingin memprovokasi.
Rencana aksi masyarakat Pati sendiri tidak muncul tanpa latar belakang.
Pada 13 Agustus 2026, ratusan massa AMPB menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati. Salah satu tuntutan mereka adalah agar lembaga legislatif mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pada 21 Agustus, sebagian massa kemudian datang ke Jakarta untuk mempersiapkan aksi lanjutan di Gedung DPR RI.
Media melaporkan tuntutan massa antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman yang lebih berat bagi koruptor.
Dengan demikian, pemerintah perlu melihat substansi tuntutan tersebut sekaligus menjaga agar proses penyampaian aspirasi berlangsung dalam koridor hukum.
Muslim menilai jangan sampai substansi kritik masyarakat justru hilang karena perhatian publik tersedot pada persoalan benturan antara massa dan aparat.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap rencana aksi 27 Agustus, sejumlah elemen masyarakat Jakarta juga menyerukan agar situasi ibu kota tetap kondusif.
Aliansi Masyarakat Jakarta, misalnya, mengajak warga menjaga keamanan dan tidak mudah terpancing informasi provokatif yang beredar di media sosial. Kelompok tersebut juga berencana menggelar apel siaga pada 27 Agustus.
Menurut Muslim, seruan menjaga Jakarta tetap aman tentu penting. Namun, menjaga keamanan tidak boleh berarti menutup ruang demokrasi.
Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat penyampaian aspirasi nasional. Karena itu, demonstrasi di Jakarta merupakan bagian dari dinamika politik demokratis selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.
Tantangannya adalah bagaimana negara mampu menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga keamanan publik.
Muslim meminta pemerintah tidak terjebak pada pendekatan keamanan semata.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan aparat tidak bertindak berlebihan terhadap peserta aksi yang damai. Pada saat yang sama, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap individu yang terbukti melakukan kekerasan, perusakan atau tindak pidana lainnya—dengan proses hukum yang transparan dan berdasarkan bukti.
Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa ketika demonstrasi berubah menjadi bentrokan, persoalan dapat berkembang jauh melampaui tuntutan awal.
Komentar