“Fenomena ini mengingatkan kembali kondisi Pemerintahan Pulau Morotai yang mengalami tekanan fiskal pasca pinjaman. Pinjaman daerah di Pulau Morotai tidak berdampak pada perekonomian, bahkan menjadikan kegiatan ekonomi mengalami pelambatan. Walaupun banyak gedung dan jalan dibangun tapi ekonominya stagnan. Problem keuangan itu terus diwariskan sampai saat ini,” jelasnya.
Ia menilai pola yang sama kini mau diulang Gubernur di tingkat provinsi.
DUGAAN BAGI-BAGI PROYEK UNTUK KELUARGA DEKAT
Menurut Arsad, dalih pinjaman untuk percepatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi hanyalah narasi. Faktanya, kata dia, imbasnya justru dirasakan ASN dan rakyat.
“Ini fenomena yang sama dengan Pulau Morotai. Hasilnya bukan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh, tapi gaji dan TTP pegawai yang dipangkas. Bahkan dengan istilah punishment yang dijatuhkan ke pegawai agar menunda pembayaran TTP untuk memenuhi ambisi pembayaran kepada kontraktor dari gaya monopoli proyek,” kritiknya.
Ia menuding pinjaman Rp1 triliun itu hanya untuk membangun jalan dan jembatan guna mendistribusikan proyek kepada kontraktor yang berafiliasi dengan Gubernur.
“Gubernur Sherly mengajukan proposal pinjaman 1 triliun hanya untuk membangun jalan dan jembatan. Bagi FPPPMU ini langkah Gubernur untuk mendistribusikan proyek-proyek infrastruktur kepada kontraktor yang berafiliasi dengan Gubernur, yang diduga merupakan keluarga dekat Gubernur,” ujarnya.
Komentar