“Rp1,2 triliun itu bukan milik gubernur. Itu dana rakyat. Fungsi APBD adalah menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Ketika uang itu mengendap, multiplier effect – nya hilang,” tegas Dr. Sofyan.
Menurutnya, ada tiga konsekuensi langsung jika dana tidak segera dibelanjakan:
1. Stagnasi Ekonomi Daerah
Belanja pemerintah adalah motor penggerak UMKM, proyek infrastruktur, dan konsumsi rumah tangga. Uang yang tidak beredar berarti roda ekonomi melambat. Kabupaten/kota yang menunggu DBH tidak bisa eksekusi program. ASN P3K yang gajinya tertahan menahan konsumsi.
2. Risiko Fiskal ke Daerah
Penundaan bayar DBH ke kabupaten/kota akan melumpuhkan APBD level bawah. Sementara PPPK yang belum dibayar berdampak langsung pada daya beli ASN dan keluarganya. Efek domino ke pasar, sekolah, dan kesehatan akan terasa.
3. Inefisiensi Struktural
SiLPA sebesar Rp881 Miliar mengindikasikan rendahnya kemampuan perencanaan dan eksekusi belanja. “Efisiensi pusat tidak bisa jadi kambing hitam kalau serapan di daerah sendiri lemah,” ujarnya.
Gubernur Sherly Tjoanda menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai narasi utama. Namun dengan dana Rp1,2 triliun yang tidak bergerak, narasi itu rentan jadi lips service.
Komentar