Muzakir mendesak Gubernur Sherly Tjoanda dan BPKAD Malut segera memberikan klarifikasi terbuka ke publik. Ia meminta dijelaskan mana data yang benar, apa penyebab selisih Rp26 Miliar itu, dan siapa yang bertanggungjawab.
“Rakyat berhak tahu uangnya dikelola dengan jujur atau tidak. Jangan sampai selisih ini hanya puncak dari gunung es masalah pengelolaan APBD,” tutupnya.
Menutup pernyataannya, mantan anggota DPRD Kota Ternate ini mengingatkan : BPKAD dalam memberikan keterangan agar sesuai dengan data yang tersedia, jika BPKAD tidak jujur artinya Gubernur juga tidak jujur, atas ketidak jujuran ini akan menurunkan kredibilitas Pemda prov di hadapan publik.
“kridibilitas pemda di pertaruhkan, atau jangan – jangan memang Pemprov selalu tidak jujur dalam mengungkap dana publik sebagai bentuk transparansi tata kelola keuangan daerah”pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, BPKAD Malut dan Pemprov Malut belum memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan data SiLPA tersebut.
Komentar