TERNATE – Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) dengan alasan efisiensi kembali dikritisi.
Aktivis Muzakir Dodaradaga menyebut langkah itu keliru besar dan sarat kepentingan politik bisnis.
“Memotong TTP pegawai untuk menambah pundi-pundi proyek yang bisa dinikmati keluarga dan kelompok bisnis. Itu namanya menjadikan pegawai sebagai sapi perah,” tegas Muzakir, Selasa 28/7/2026.
“Efisiensi Bukan Berarti Menyiksa Pegawai”
Menurut Muzakir, alasan efisiensi yang digunakan Pemprov tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memotong hak pegawai.
“Efisiensi bukan berarti menyiksa pegawai. Mereka bukan babu atau orang kerja harian. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarganya dari gaji dan TTP,” ujarnya.
Komentar