Petisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan publik atas kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
FPPPMU dalam pernyataannya menyampaikan 5 poin utama penolakan pinjaman tersebut:
FPPPMU GELAR PETISI: TOLAK PINJAMAN DAERAH RP1 TRILIUN PEMPROV MALUT
Komentar