Indonesia gerah. El Nino datang lebih cepat, lebih panas. El Nino adalah fenomena alam berupa prubahan suhu yang mengganggu pola angin dan curah hujan sehingga memicu kekeringan ekstrem dan cuaca panas. Dalam konteks sosial politik nasional, El Nino adalah metafora untuk gangguan pada kehidupan normal rakyat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang paradoksal dan hipokrisi sehingga memicu keresahan sosial dan gejolak politik yang meluas.
Akal sehat berganti logika akrobatis. Kearifan bersalin rupa menjadi arogansi. Kritisisme dianggap makar. Azan akademisi dan intelektual dipandang sebagai seruan revolusi. Pemimpin yang gagal di dunia berjanji kelak kalau sudah meninggal akan turun dari langit untuk membela rakyat. Dan tak malu pemimpin berbohong. Dikatakan, banyak negara ingin belajar dari Indonesia tentang MBG. Dan bahwa para pemimpin negara besar menghormati pemimpin kita.
Mengapa kita sedemikian rusak? Hutan digunduli, perut bumi dianiaya, tata kelola ekonomi amburadul, politik diprivatisasi untuk menjaga ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Hilirisasi hanya menguntungkan asing dan memiskinkan rakyat. Proyek ketahanan pangan dan energi cuma merusak lingkungan dan mengusir warga dari habitat mereka. “Pesta Babi”. Dan kita dipaksa percaya bahwa pemerintah berada di jalan yang benar, on track.
El Nino datang lebih cepat, lebih panas! Tapi pemerintah tak gerah, business as usual. Malah, pemimpin masih berteriak “Hidup Jokowi!”, yang hanya menegaskan pemimpin sedang mengglorifikasi kedunguan dan kesesatan. Impossible! Bisa jadi itu hanya gimmick biar Jokowi yakin bahwa agendanya yang dititipkan pada penggantinya tetap terjaga dan kekuasaan Prabowo bisa survive. Tapi mengapa permainan munafik ini harus mengorbankan bangsa? Tega amat.
Dalam dua pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), saya mencoblos capres Prabowo Subianto yang sering menggebrak podium ketika mengungkapkan keprihatinan atas bangsanya yang terpuruk akibat kekayaan alamnya dirampok segelintir oligark rakus, bekerja sama dengan orang dalam. “Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.” Dan “saya akan menjaga demokrasi karena inilah sistem politik yang beradab.” Hari ini saya tak sanggup mendengarnya.
Dalam bukunya, “Indonesia Paradoks”, ia mempertentangkan Indonesia yang kekayaan alamnya melimpah dengan realitas kemiskinan rakyatnya. Menggunakan standar Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia memang fantastis: 194 juta dari 280 juta jiwa. Maka dengan suara khasnya yang menggelagar, ia berjanji saya memakmurkan rakyat dan menjadikan Indonesia “Macan Asia”. Kita terpukau dan yakin langit akan segera berubah biru.
Kita keliru! Rakyat kian miskin, otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan Prabowo diglorifikasi kembali tanpa suara, korupsi tetap marak dan lebih jahat, dan sekonyong-konyong kita menjadi bangsa tanpa prinsip. Israel kita lindungi, bukan Palestina. Pada AS kita mengemis, bukan kita linggis. Alasannya, seperti kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendara, pemerintahan Donald Trump mengincar mineral straegis kita.
Padahal, katanya, kita hanya mampu berperang selama 4 hari. Kita bukan Iran yang, meskipun hanya menguasai satu selat (Selat Hormuz), mampu mengalahkan AS. Kita menguasai empat selat strategis sekaligus: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Populasi RI 280 juta jiwa, Iran hanya 92 juta jiwa. Kita pun memiliki alutsista lebih baik ketimbang Iran. Pernyataan Yustril hanya menegaskan betapa kerdilnya kita.
Tapi substansinya konsisten dengan pandangan Prabowo. Presiden sering mengutip pernyataan Thucydides, sejarawan Yunani Kuno sekaligus teoritikus realisme politik, bahwa “The strong can do what they can and the weak will suffer what they must” (Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita). Artinya, merujuk pada pernyataan Yusril dan Prabowo, kita harus mengalah pada yang kuat.
Pandangan inilah yang menjelaskan mengapa kita menyetujui Agreement on Trade Reciprocal (ATR) atau perjanjian dagang timbal balik RI-AS di mana hampir semua produk AS yang masuk ke Indonesia tak dikenai tarif. Sementara ekspor kita ke AS dikenai tarif 19 persen. Tak sampai di situ, kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara lain harus dinilai AS terlebih dahulu. Kalau hal itu merugikan AS, kerja sama itu harus dibatalkan.
Dus, kedaulatan ekonomi dan politik kita tergadaikan. Tak apa asalkan kita tak diganggu pemerintahan Presiden Donald Trump.
Komentar