Artinya, pendidikan nasional tidak bisa dipahami hanya sebagai program untuk rakyat. Prioritasnya justru pada mereka yang berada di posisi ing ngarso: pemimpin politik, pejabat negara, pengurus partai. Jika etika dan moral mereka rusak, maka seluruh sistem ikut rusak. Seperti koki yang salah meracik bumbu, seluruh hidangan menjadi tidak bergizi.
Ironisnya, hari ini kita justru menyaksikan kebalikannya. Politik dipenuhi pencitraan. Gelar palsu dibeli demi gengsi. Kebebasan finansial dikejar untuk menopang citra intelektual semu. Kesibukan ekstra dilakukan, tapi bukan untuk memperkuat integritas, melainkan untuk menjaga tampilan.
Padahal, tanpa pemimpin yang berakhlak mulia, tidak ada kebijakan yang bisa adil. Tanpa pejabat yang bersih, tidak ada pelayanan yang bisa dipercaya. Tanpa partai yang mendidik kadernya, tidak ada demokrasi yang sehat.
Maka, jika kita serius ingin menyelamatkan demokrasi, pendidikan politik harus dimulai dari atas. Latih ulang etika kekuasaan. Kembalikan partai pada fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan kader. Pisahkan kepentingan politik dari tugas pelayanan negara.
Sebab, negara tidak akan pernah baik jika yang memimpinnya tidak terdidik. Dan pendidikan itu tidak cukup hanya untuk rakyat. Ia harus dimulai dari mereka yang memegang kemudi—agar kapal republik ini tidak terus berputar tanpa arah.***
Komentar