Kebijakan sewa speedboat sebagai kendaraan dinas laut Sherly juga dikritik. Abdurahim menilai kebijakan itu tak mendesak jika Sherly menetap di ibu kota Sofifi yang sudah menyediakan rumah dinas mewah.
“Kan ada rumah dinas Gubernur di Sofifi, tinggal saja di Sofifi. Kan instansi vertikal juga dipaksa pindah ke Sofifi kok Gubernurnya masih asyik di Ternate,” ketus dia.
Lebih jauh, AbduRahim mengendus permasalahan lain ikut mengemuka di kebijakan sewa speed boad ini.Dalam temuannya, ternyata speed boad yang digunakan untuj kendaraan dinas Gubernur Ternate -Sofifi PP itu digunakan maksimal 2 kali se bulan yang sama artinya Gubernur Sherly hanya masuk kantor maksimal 2 kali dalam se bulan.
“Saya dapat bocoran dari ABK Speed Boad dinas Gubernur yang disewa Pemprov, Gubernur Sjerly hanya gunakan speed boad ini 2 kali dalam sebulan, artinya Gubernur hanya masuk kantor 2 kali di setiap bulan dong, ini gimana”ujar dia sesal.
Desak APH Usut, Ingatkan “Sense of Crisis”
Abdurahim meminta aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian mengusut dugaan korupsi tersebut. “Kita minta APH usut tuntas dugaan korupsi Gubernur ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan Sherly agar memiliki sense of crisis terhadap rakyat Malut yang masih terlilit kemiskinan. “Anggaran-anggaran untuk Gubernur mestinya diefisiensi di tengah kebijakan efisiensi saat ini,” imbuh Abdurahim.
“APH usut dugaan kebijakan koruptif Gubernur Sherly Tjoanda,” pungkasnya.
Komentar