Hendra menekankan, otonomi daerah bukan hadiah politik dari pusat, melainkan mandat konstitusional Pasal 18 UUD 1945. Setiap kebijakan fiskal yang melemahkan kapasitas daerah perlu diuji kesesuaiannya dengan konstitusi.
Dr. Agus Paputra menyoroti dampak ekonomi nyata. Jika TKDD ditekan terlalu rendah, pelayanan dasar di daerah kepulauan, perbatasan, dan wilayah geografis mahal akan lumpuh. Biaya bangun sekolah, puskesmas, dermaga, sampai transportasi laut jauh lebih tinggi dibanding daerah daratan. Formula fiskal yang buta realitas geografis hanya akan memperdalam ketimpangan.
*Ancaman Kepercayaan dan Ketegangan Politik*
Bacarita SIDEGO menegaskan, pelemahan TKDD bukan hanya persoalan teknokratis, tapi politik kebangsaan. Ketika daerah merasa hanya jadi penonton atas SDA di wilayahnya sendiri, kepercayaan ke pusat bisa runtuh. Daerah kaya SDA merasa dieksploitasi, daerah tertinggal merasa ditinggalkan. Jika dibiarkan, ketimpangan fiskal bisa berubah menjadi ketegangan politik.
Sebagai jalan keluar, forum ini mendorong langkah konstitusional: *judicial review UU 1/2022 ke Mahkamah Konstitusi*. DPRD dan pemda yang punya legal standing dinilai bisa mewakili rakyat daerah untuk menguji apakah desain hubungan keuangan pusat-daerah masih sesuai prinsip otonomi dalam UUD 1945. Ini bukan bentuk perlawanan, tapi mekanisme konstitusional.
Penutup: Debat Arah Negara
Bacarita SIDEGO menyimpulkan, debat TKDD bukan cuma debat angka transfer. Ini debat arah negara. Apakah pemerintah tetap setia pada desentralisasi fiskal sebagai fondasi otonomi, atau bergerak ke sentralisme baru yang dibungkus bahasa efisiensi dan konsolidasi fiskal.
Komentar