Ketika Cina Lebih Berdaulat
Tulisan ini bukan sentimen anti-negara tertentu. Ini adalah kritik terhadap fakta bahwa kepentingan pasar dan modal asing, terutama Tiongkok, hari ini lebih menentukan arah ekonomi Maluku Utara daripada kebijakan fiskal daerah itu sendiri.
Jika satu bulan ekspor ke Tiongkok lebih besar daripada satu tahun anggaran daerah, maka yang berdaulat atas masa depan Maluku Utara bukan APBD, bukan rakyat, bahkan bukan negara, melainkan rantai pasok global.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat lokal perlahan direduksi menjadi buruh di tanah sendiri, sementara keuntungan utama melintas laut.
Pembangunan seharusnya memperkuat kedaulatan, bukan menggerusnya.
Jika Maluku Utara kaya di statistik tetapi miskin dalam kendali fiskal, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan penjajahan ekonomi dengan wajah baru.
Dan jika negara terus menganggap kondisi ini sebagai “keberhasilan hilirisasi”, maka yang sesungguhnya gagal bukan Maluku Utara—melainkan keberanian kita untuk menyebut ketidakadilan dengan namanya sendiri.***
Komentar