Sekilas seperti kebijakan sangat mulia. Bahkan terlalu mulia. Suruh nganggur, lalu dikasih duit. Enak bukan?
Mari kita cermati. Pertama, larangan kerja terhadap gojek dan sopir angkot seolah menegaskan bahwa mereka adalah sumber masalah. Karena sumber masalah, maka pekerjaan mereka harus dihentikan. Meski bersifat sementara, tetap saja tidak bisa menghilangkan kesan bahwa para pekerja kelas bawah itu sebagai sumber masalah kemacetan.
Apakah masyarakat Jawa Barat benar-benar tidak butuh angkot dan gojek saat lebaran? Ini pertanyaan fundamental yang mesti dijawab.
Lagi pula, tidak ada aturan di negeri ini yang para pekerja kelas bawah itu langgar. Bukankah negara ini menjamin pekerjaan apa saja bagi warganya selama tidak melanggar aturan. Clear ! Kenapa dilarang?
Kedua, apakah kompensasi buat mereka sebesar penghasilan yang mereka dapatkan? Dihitung pendapatan normal harian, atau pendapatan saat lebaran? Sebab, ini dua penghasilan yang berbeda.
Ketiga, Kerja bukan hanya soal uang, tapi juga soal inspirasi, eksistensi, profesi, budaya, semangat dan harapan hidup, juga kesenangan dan networking. Banyak gojek, sopir dan akang becak berubah nasib karena networking ketika bekerja.
Yang pasti, bekerja bukan hanya soal uang. Tapi, bekerja berkaitan dengan pengalaman praktis setiap individu dalam merealisasikan eksistensinya, kata Soren Kierkegaard, filsuf asal Denmark abad 19.
Keempat, mengurai kemacetan haruskah dengan meliburkan mereka, kaum kecil? Ini kegagalan dalam rekayasa lalu lintas, lalu ambil jalan pintas dengan meliburkan pekerjaan kecil dan diberikan kompensasi. Sekilas memang seperti jalan keluar, tapi ini sesungguhnya menjadi cara malas mencari solusi yang produktif.
Komentar