Partai politik harus kembali ke fungsinya sebagai media artikulasi kepentingan rakyat, bukan sebagai “calo politik” yang mematok mahar fantastis. Selama status anggota dewan masih diragukan sebagai representasi murni rakyat—mengingat keterpilihan mereka juga sering tidak lepas dari praktik money politics—maka sikap pragmatisme akan tetap ada.
Indonesia pasca-reformasi mungkin sukses membangun infrastruktur politik, namun masih gagal membangun kultur politik. Dalam perbandingan ini, Pilkada oleh DPRD mungkin terasa lebih efisien secara biaya, namun bisa jadi tidak efektif secara kedaulatan.[]
WACANA PILKADA DPRD
Komentar