Ia menegaskan bahwa penggunaan pasal pidana dalam sengketa tanah bertentangan dengan prinsip ultimum remedium, serta melanggar hak konstitusional warga atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Potensi Pelanggaran HAM dan Konflik Kepentingan.
Lebih lanjut, Safrin menilai adanya potensi pelanggaran HAM, khususnya hak atas rasa aman dan tempat tinggal sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, ia menyoroti posisi Polda Maluku Utara yang bertindak sebagai pihak yang mengklaim tanah, sekaligus aparat penegak hukum.
“Ini situasi konflik kepentingan yang serius, Aparat negara tidak boleh menjadi hakim atas kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Tuntutan Pemerhati Hukum
Tak hanya itu saja, Safrin Samsudin Gafar, SH, menyampaikan beberapa tuntutan hukum yakni :
1. Hentikan seluruh proses pidana terhadap warga Ubo-Ubo.
2. Buka dan uji ulang proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai tahun 2006 secara transparan.
3. Tempuh penyelesaian melalui peradilan perdata atau PTUN, bukan pendekatan represif Oleh Polda Maluku Utara.
4. Libatkan DPR RI, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI untuk mengawasi proses penyelesaian sengketa, Jika Benar Hak Pakai Milik Polda Maluku Utara.
Komentar