Dalam matra militer, MAGA diimplementasikan melalui realisme politik, yang mengandalkan kekuatan untuk memaksa lawan tunduk pada kemauannya tanpa menghiraukan hukum internasional. Pandangan ini merupakan perluasan dari Monroe Doctrine, dicetuskan Presiden AS ke-5 James Monroe. Menurutnya, AS harus menjadikan Amerika Latin sebagai lingkungan pengaruhnya (sphere of influence) dari kekuatan di luar kawasan.
Penerapan Monroe Doctrine memberi justifikasi pada Washington untuk mengintervensi negara-negara berideologi komunisme, sosialisme, atau yang mengganggu kepentingan AS. Misalnya, pada 1962, AS mengancam akan mendeklarasikan perang terhadap Uni Soviet jika tidak membongkar instalasi nuklirnya di Kuba setelah gagal dalam operasi Teluk Babi untuk meruntuhkan rezim komunis di bawah Presiden Fidel Castro.
Pada 1990, AS menangkap Presiden Panama Manuel Noreiga dan dipenjarakan di AS. Sebagaimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Noreiga dituduh bekerja sama dengan kartel narkoba yang menyelundupkan narkoba ke AS. Kini, sejak 3 Januari, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, diculik dan diadili di Pengadilan New York.
Tindakan sewenang-wenang Trump yang menerabas kedaulatan negara yang menjadi dasar tatanan internasional menuai kecaman luas. Di dalam negeri pun Trump ditentang karena melanggar UU tentang Perang yang harus dengan persetujuan Kongres. Ia bukan hanya cuek terhadap reaksi internasional, tapi juga mengancam negara lain. Misalnya, Meksiko, Kolombia, dan Kuba.
Situasi politik Venezuela kini tak menentu. Kendati Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez telah menawarkan kerja sama saling menguntungkan — asalkan kedaulatan Venezuela dan proses politiknya tak dicampuri – Trump menolak. Dan menegaskan perusahaan-perusahaan minyak AS akan kembali ke sana untuk mengeksploitasi minyak di Venezuela. Dus, nyata sekarang bahwa pendorong penculikan Maduro bukan masalah narkoba, melainkan minyak.
Penguasaan minyak Venezuela dengan reservasi terbesar di dunia, serta berbagai mineral strategis, akan meningkatkan pengaruh besar AS di tingkat global, sekaligus “mengusir” Cina dan Rusia dari sana. Cina telah berinvestasi di negara itu sebesar 4,8 miliar dollar AS dan piutang sebesar 14-16 miliar dollar AS. Rusia memiliki perjanjian kerja sama pertahanan dengan Venezuela.
Tak heran, Beijing dan Moskow mengecam petualangan AS yang menciptakan presden bagi negara lain. Dengan sendirinya ketegangan Beijing-Washington setelah terlebih dahulu bersitegang soal tarif Trump dan bantuan alustsista canggih AS ke Taiwan sebesar 11.1 miliar dolar sebagai deterrence menghadapi ancaman Cina.
Moskow marah karena inkonsistensi terhadap perjanjian pertahanan dengan Venezuela, yang mengharuskannya membela secara militer sekutunya itu meruntuhkan reputasi Rusia. Ketegangan keduanya pun meningkat setelah AS membuat kesepakatan dengan Ukraina-Uni Eropa di Paris, pada 8 Januari, yang menjamin keamanan Ukraina bila kembali menyerang Ukraina setelah kesepakatan perdamaian dicapai.
Apalagi kesepakatan dicapai bahwa militer AS dan UE akan ditempatkan di Ukraina. Kesepakatan ini ditolak pemerintahan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Memang kesepakatan ini nyaris identik dengan keinginan Ukraina menjadi anggota NATO yang menjadi dalih Putin menginvasi Ukraina.
Persahabatan Prabowo dan Putin – Prabowo telah dua kali berkunjung ke Moskow setelah dilantik menjadi Presiden RI – ikut berkontribusi bagi kelumpuhan RI menanggapi serangan AS ke Venezuela. Kalau RI di bawah Prabowo “menoleransi” invasi Putin ke negara tetangga, mengapa Trump tak boleh menginvasi Venezuela yang dipandangnya sebagai pos terdepan AS.
Setelah Venezuela
Berbasis pada Monrore Doctrine, negara target berikutnya adalah Kolmbia dan Kuba. Tapi berdasarkan realisme politik, negara target Trump yang imminent adalah Greenland dan Iran. Sejak awal menduduki Gedung Putih, Trump sudah mengungkapkan ambisinya menduduki Greenland yang memiliki aneka mineral yang melimpah dan letaknya yang sangat strategis dari sisi keamanan AS.
Greenland, pulau terbesar di dunia, yang terletak antara Eropa dan Amerika. Pada 2019, Greenland diberi otonomi oleh Denmark setelah lama mengendalikan pulau yang sebagian besar wilayahnya diliputi salju. Upaya Trump mengambil alih Greenland bukan saja ditolak Denmark dan negara-negara Eropa umumnya, tapi juga ditentang penduduknya.
Walakin menimbang retorika Trump akan mengambil paksa Greeland hampir bisa dipastikan akan diwujudkan. Trump kembali memberi memberi preteks fabrikasi bahwa kapal-kapal perang Cina dan Rusia dalam jumlah besar lalu-lalang di daerah ini yang mengancam keamanan nasional AS. Karena itu, Greenland akan dijadikan pangkalan rudal untuk menghadapi Cina dan Rusia.
Namun, alasan sebenarnya adalah menguasai minyak dan mineral strategis lainnya untuk membuat AS berjaya kembali. Tapi berbeda dengan Venezuela, pencaplokan Greenland akan merusak hubungan AS dan UE, bahkan NATO. Denmark adalah anggota NATO. Bila sesama NATO saling menegasikan, organisasi ini akan rapuh di tengah ancaman Rusia.
Tak heran, negara besar UE seperti Perancis dan Inggris melawan ambisi Trump. Invasi AS ke Greenland akan lebih jauh melemahkan posisi moral dan legal AS vis a vis Rusia, Cina, dan UE sendiri. Tapi MAGA “meniscayakan” pendudukan AS atas Greenland. Kalau upaya bipartisan Kongres gagal mengekang ambisi perang Trump, kejatuhan Greenalnd tinggal tunggu waktu.
Target berikutnya adalah Iran. Sama dengan Venezuela, Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah, cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi, dan bersahabat dengan Rusia dan Cina. Tujuan utama di Iran, musuh bebuyutan AS dan Israel, adalah penggantian rezim (regime change), tapi tak bisa dinafikan munculnya rezim baru pro-AS di Iran akan memberi keuntungan strategis ekonomi dan militer AS vis a vis Cina-Rusia.
Setelah kehilangan minyak Venezuela dalam jumlah besar, kehilangan minyak Iran akan lebih jauh melemahkan posisi global Cina karena ketergantungannya yang makin besar pada AS demi kelangsungan pertumbuhan ekonominya. Ini juga akan meningkatkan bargaining chip Washington vis a vis Beijing. Alhasil, AS akan lebih berdaya dalam membendung perkembangan Cina.
Rusia juga akan cemas dengan perkembangan ini. Bersama Cina, Rusia berkepentingan menjaga kelangsungan hidup rezim mullah. Regime change di Iran akan membuka pintu bagi tekanan AS dari selatan ke Asia Tengah, wilayah yang dipandang Rusia sebagai lingkungan pengaruhnya sebagaimana AS bagi Amerika Latin.
Dengan deal AS dan UE menurunkan pasukan di Ukraina yang menekan Rusia di timur, rezim baru di Iran menambah tekanan dari selatan. Realitas ini juga akan memotong proyek infrastruktur global Cina yang ingin berekspansi ke Timteng, Afrika, dan Eropa melalui Iran. Lebih jauh, hilangnya Iran akan melemahkan pengaruh Rusia dan Cina untuk mengimbangi AS di Timteng.
Dus, sulit membayangkan Cina dan Rusia tak berusaha menggagalkan upaya Trump setelah mereka kehilangan Venezuela. Apalagi AS telah mengendalikan seluruh sisi barat Teluk, dari Irak di utara hingga Uni Emirat Arab di selatan, yang kesemuanya merupakan produsen minyak yang menampung pangkalan militer AS.
Maka, kendati kecil kemungkinannya, bukan mustahil Perang Dunia III akan pecah dipicu petualangan militer beresiko tinggi oleh Trump. Lagi-lagi kita tidak mendengar sikap Indonesia dalam soal ini. Padahal Iran adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, D-8, BRICS, Gerakan Non-Blok, dan anggota PBB yang kedaulatan teritorinya perlu dijaga.
Andaikan, rencana serangan AS-Israel ke Iran gagal menghasilkan regime change, perlawanan sengit Iran pasti mendestabilisasi Timteng yang akan semakin jauh memukul ekonomi kita. Seharusnya Jakarta menggalang persatuan di antara anggota OKI untuk mencegah ambisi AS-Israel yang tidak bertanggung jawab, bukan malah mengirim tentara ke Gaza yang merupakan proyek AS untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina dan menjaga supremasi militer Israel.
Komentar