oleh

MENGGAMBAR ULANG TIMTENG ALA TRUMP-NETANYAHU

Smith Alhadar : Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan Penasihat Institute for Democracy Education (ISMES)

​Hari ini kekuatan neokonservatif AS di bawah Presiden Doland Trump dan pemerintahan sayap kanan rasis Israel pimpinan PM Benjamin Netanyahu sedang mencoba menulis ulang Timur Tengah di mana Israel adalah hegemon yang mengendalikan kawasan vital itu sebagai proksi AS. Ini pekerjaan yang tidak mudah – dan kontraproduktif – di tengah resistensi seluruh negara di kawasan.

Timteng baru adalah kawasan tanpa rezim mullah Iran, tanpa negara berdaulat Palestina, dan tanpa Hamas, Hezbullah, Houthi, dan Kataib Hezbullah di Irak. Untuk itu Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pimpinan Trump diluncurkan dan pengerahan aset militer AS skala besar di sekitar Iran untuk memaksakan pergantian rezim (regime change) di sana.
​Tapi Teheran juga telah mengokang senjata siap untuk membalas seketika serangan AS. Sementara ruang diplomasi sangat sempit. AS mengajukan syarat-syarat penghindaran perang yang mustahil bisa dipenuhi Iran. Syarat-syarat itu adalah Iran menghentikan secara total program nuklir dan rudalnya serta menghentikan dukungan pada proksi-proksinya di Kawasan.

Trump masih buying time menunggu Iran menyerah karena dampak perang tak dapat diprediksi dan sulit dikontrol. Sangat mungkin serangan AS kali ini hanya ditujukan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan tokoh-tokoh pentingnya untuk memungkinkan penggantian rezim Tapi skenario ini ceroboh dan superfisial.

Baca Juga  Menyelamatkan Pulau Halmahera dari Investasi Negara Zionis

BoP bertujuan menguburkan cita-cita Palestina memiliki negara. Dus, BoP dan regime change di Iran merupakan proyek Zionis untuk mewujudkan Israel Raya. Kekhawatiran inilah yang mendorong Turki, Arab Saudi, Oman, dan Qatar, melakukan deeskalasi. Perang akan mendestabilisasi kawasan yang bertentangan dengan visi masa depan mereka.

Upaya meruntuhkan rezim mullah telah dilakukan para presiden AS sejak berdirinya Republik Islam pada 1979 melalui revolusi yang meruntuhkan Dinansti Pahlevi, sekutu strategis AS dan Israel. Setelah peluncuran BoP yang kontroversial, tetapi didukung kubu Arab-Islam, Netanyahu juga melihat konsep Strategi Keamanan Nasional AS sejalan dengan proyek Zionisme.
BoP, yang dikendalikan Trump secara mutlak, tidak menyebut Gaza dan tidak menyertai Palestina dalam pengambilan keputusan. Memang BoP disebut berbasis pada Resolusi DK PBB 2803. Tetapi Cina dan sekutu penting AS di Eropa – seperti Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol – menolak bergabung karena BoP tidak sesuai dengan semangat resolusi DK PBB 2803.
BoP mestinya bersifat inklusif dengan menyertakan semua anggota PBB. Faktanya, lembaga ini dipimpin Trump, menantunya Jared Kushner, dan kroni-kroninya. Tugas BoP adalah rekonstruksi Gaza dengan terlebih dahulu melucuti pejuang bersenjata Palestina di sana. Karena itu, BoP memiliki instrumen militer, Pasukan Stabilisasi Internasional, pimpinan AS untuk melakukan tugas ini

Baca Juga  TAUHID BEKERJA DALAM DIAM

Sementara itu, rezim mullah harus dibubarkan karena dia satu-satunya kekuatan di Timteng yang independen, strategis secara geografis, dan kaya energi. Ini dilihat sebagai ancaman eksistensial Israel. Sama sebagaimana Iran, berdirinya negara Palestina dipandang akan menguburkan aspirasi biblikal Israel untuk mewujudkan Israel Raya dan mengancam eksistensinya di masa depan.

Dus, dua hal ini harus dicegah berapa pun ongkosnya. Tapi Israel tak mampu melakukannya sendirian. Pada Juni tahun lalu, Israel mengerahkan 200 jet tempur dalam nenyerang Iran. Belakangan AS ikut membantu mengebom situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Puluhan petinggi militer dan pakar nuklir Iran tewas. Tapi misi itu gagal mencapai tujuannya.

Baca Juga  Amerika Makin Terkunci

Dengan kapasitas militer yang digdaya disertai impunitas yang diberikan AS dan sekutu Barat, Israel juga gagal menundukkan Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Di Suriah, Israel melancarkan serangan ke seluruh situs-situs militer pasca keruntuhan rezim Bashar al-Assad. Upaya melemahkan pemerintahan baru di bawah Presiden Interim Ahmad al-Sharaa dengan mendorong pemberontakan Druze dan Kurdi juga tak membuahkan hasil.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *