Pemerintah juga harus transparan dalam setiap kebijakan pembangunan, memastikan tidak ada konflik kepentingan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tanpa itu semua, visi “Maluku Utara Bangkit” hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak pernah menyentuh realitas kehidupan masyarakat.
Penutup
Pembangunan Jalan Trans Kie Raha bukanlah representasi dari visi besar untuk membangkitkan Maluku Utara. Ia justru menjadi simbol dari pembangunan yang elitis, eksklusif, dan sarat kepentingan pribadi. Jika pembangunan hanya melayani segelintir elite dan mengabaikan kebutuhan mayoritas rakyat, maka yang bangkit bukanlah Maluku Utara, melainkan oligarki ekonomi yang semakin mengakar.
Sudah saatnya kita bertanya: Pembangunan ini untuk siapa? Dan lebih penting lagi, siapa yang harus bertanggung jawab ketika pembangunan justru memperdalam ketimpangan?***
Di Kaki Gunung Gamalama, 28/11/2025.
Penulis adalah akademisi dan pengamat ekonomi dari Unkhair Ternate
Komentar