Kekhawatiran publik bukan tanpa dasar. Dalam beberapa bulan terakhir, kritik terhadap kebijakan Sherly Tjoanda kerap dibalas dengan serangan balik dari akun-akun anonim di media sosial yang terkesan terorganisir. Narasi yang dibangun pun cenderung membela habis-habisan sang gubernur, bahkan dengan menyerang balik para pengkritik.
Ia menyoroti pola-pola yang mulai terbaca: dari keterlibatan Sherly dalam bisnis tambang, pembangunan jalan trans Kie Raha, pemusatan kegiatan pemerintahan di hotel miliknya, hingga isu dugaan KKN dalam proses tender proyek mencerminkan kepentingan bisnis yang sangat kuat dibalik kekuasaan.
Menurut Aktivis senior yang dikenal kritis ini, anggaran komunikasi yang besar ini patut dicurigai sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan melalui pengendalian opini publik. “Ada dugaan kuat dana itu digunakan untuk mendanai buzzer, bukan untuk komunikasi publik yang sehat,”tegasnya.
Demokrasi di Persimpangan Jalan
Kritik terhadap Sherly Tjoanda bukan hanya soal anggaran komunikasi. Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah mengungkap keterlibatan Sherly dalam lima perusahaan tambang di Maluku Utara, yang dinilai melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah. Kini, dengan munculnya dugaan penggunaan dana publik untuk membiayai pasukan buzzer, publik semakin khawatir bahwa demokrasi di Maluku Utara sedang berada di persimpangan jalan.
Komentar