Sebelumnya, Malut Institute melalui Direktur Eksekutifnya, AbduRahim Fabanyo, juga mengkritik keras penampilan Sherly Tjoanda di Kompas TV. Menurutnya, klarifikasi Sherly yang menyebut dirinya hanya sebagai pemegang saham pasif adalah bentuk pembohongan publik.
“Sherly Tjoanda adalah pemilik dan pemegang saham mayoritas di sejumlah perusahaan tambang, perkayuan, dan jasa konstruksi. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS adalah kekuasaan tertinggi. Jadi, tidak mungkin dia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan,” tegas AbduRahim.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan antara jabatan Sherly sebagai Gubernur dan kepemilikannya di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor yang sama dengan kewenangan gubernur, seperti pemberian izin AMDAL dan rekomendasi lingkungan.
“Ini bukan sekadar konflik kepentingan, tapi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius,” tambahnya.
Rakyat Maluku Utara Dirugikan
Muslim Arbi menegaskan bahwa dana sebesar Rp500 juta seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat Maluku Utara, seperti promosi UMKM, pengembangan pariwisata, atau peningkatan layanan publik.
“Manfaat apa yang dipetik rakyat dari penggunaan dana 500 juta jika hanya untuk klarifikasi persoalan dirinya? Apalagi jika klarifikasi itu berbau kebohongan,” pungkas Muslim.
Kasus ini menambah daftar panjang kritik terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda yang dinilai lebih mementingkan citra pribadi ketimbang kepentingan rakyat. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari lembaga pengawas dan penegak hukum untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut secara menyeluruh.
Redaksi
Komentar