“FS-nya belum teruji publik. Nah, kita uji terbuka di panggung debat, agar rakyat mendapat konfirmasi yang valid dari sisi akademis. Apakah proyek jalan Trans Kie Raha ini benar untuk rakyat atau justru untuk oligarki dan kepentingan tersembunyi lainnya?” tandasnya.
Fabanyo juga mempertanyakan prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Menurutnya, masih banyak wilayah seperti Kepulauan Sula, Taliabu, dan Halmahera Selatan yang lebih membutuhkan akses jalan memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Kalau logika sehat yang dipakai, mestinya daerah-daerah yang benar-benar terisolasi dan membutuhkan akses jalan yang layak itu yang diprioritaskan. Bukan proyek yang muncul tiba-tiba tanpa kajian terbuka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sherly Tjoanda menanggapi kritik KAHMI Malut dengan menyarankan agar mereka membaca terlebih dahulu dokumen FS proyek Trans Kie Raha sebelum mengajukan kritik. Namun, pernyataan ini justru memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pakar MW KAHMI Malut, A. Malik Ibrahim, yang menyebut pernyataan Gubernur sebagai bentuk kepanikan dan ketidakpahaman terhadap prinsip dasar perencanaan infrastruktur.
“Lucu, tidak ada satu dokumen pun yang disampaikan ke publik, kok menyuruh KAHMI untuk membaca? Ini bukan perusahaan pribadi, ini negara. Gubernur tidak bisa mendikte publik seperti memerintah karyawan,” kritik Malik Ibrahim dalam pernyataan tertulisnya.
Komentar