Di kaki Gunung Gamalama, dari sebuah pulau kecil di jantung Maluku Utara, lahir sebuah suara yang jarang terdengar di panggung kebijakan nasional: sebuah surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Surat itu bukan keluh kesah, melainkan visi. Bukan sekadar wacana, tetapi peta jalan menuju kemandirian bangsa.
Surat itu ditulis oleh Dr. Mukhtar Adam, akademisi Universitas Khairun Ternate, yang mengusulkan agar Halmahera dijadikan Pilot Project Nasional Transmigrasi Nusantara (Transnusa) — model baru pembangunan Indonesia berbasis multikulturalisme, produktivitas, dan ketahanan pangan lintas pulau.
Gagasan ini bukan romantika lokal, melainkan refleksi mendalam atas paradoks pembangunan nasional. Selama tujuh dekade lebih, Indonesia tumbuh dengan gravitasi ekonomi yang terlalu berat ke Pulau Jawa. Pulau yang hanya 7% dari luas daratan nasional itu menampung 58% penduduk dan menyumbang lebih dari 60% PDB. Sementara ribuan pulau lain, dari Sumatra hingga Papua, hidup dalam skema ekonomi yang timpang, rapuh, dan logistik yang mahal.
Mukhtar menyebutnya dengan tepat: “sumber daya melimpah, tetapi kemandirian rapuh.”
—
Pergeseran Paradigma dari Migrasi ke Integrasi
Usulan Transnusa adalah upaya membongkar paradigma lama transmigrasi yang kerap dipahami secara sempit sebagai perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Konsep lama itu — betapapun niatnya baik — menumbuhkan stigma Jawa sentris dan gagal membangun identitas kolektif Nusantara yang sejati.
Transnusa menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar: pembangunan berbasis integrasi antar pulau, di mana penduduk dari berbagai wilayah membentuk kampung multikultur produktif. Di dalamnya, tenaga kerja, sarjana muda, dan profesional industri hidup dalam harmoni lintas etnis yang mencerminkan miniatur sejati Indonesia.
Komentar