Dr. Mukhtar Adam Usul Halmahera Jadi Pilot Project “Transmigrasi Nusantara”
Ternate, 21 Oktober 2025 — Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mukhtar Adam, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berisi usulan ambisius: menjadikan Pulau Halmahera sebagai pilot project nasional “Transmigrasi Nusantara” (Transnusa) — sebuah model pembangunan baru yang menggabungkan transmigrasi produktif, ketahanan pangan, dan multikulturalisme berbasis pulau.
Dalam surat yang berjudul “Halmahera Transnusa: Pusat Pertumbuhan Baru dan Perkampungan Nusantara”, Dr. Mukhtar menilai, visi besar Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita terutama target menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi, memerlukan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
“Kami mengusulkan Halmahera sebagai Pilot Project Transmigrasi Nusantara, model pembangunan yang merangkai gugus pulau dan membentuk perkampungan multikultur produktif yang menjadi sentral pertumbuhan ekonomi baru,” tulis Mukhtar.
—
Kritik terhadap Pola Pembangunan Jawa Sentris
Menurutnya, ketimpangan geografis dan ekonomi yang masih berpusat di Jawa telah melahirkan berbagai persoalan logistik, harga pangan, dan ketimpangan sosial antar pulau. Dari total 17.850 pulau di Indonesia, lebih dari separuh penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang juga mendominasi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Transmigrasi masa lalu melahirkan stigma Jawa Sentris, karena hanya memindahkan penduduk Jawa ke pulau lain,” ujar Mukhtar. “Konsep Transnusa yang kami tawarkan justru menempatkan berbagai etnis dan asal pulau dalam satu kampung multikultur produktif. Ini bukan lagi migrasi satu arah, tapi transformasi antar pulau.”
—
Halmahera: Cermin Nusantara, Mesin Pertumbuhan Timur
Dalam suratnya, Mukhtar menggambarkan Pulau Halmahera sebagai “miniatur Indonesia” dengan 1.119 pulau di sekitarnya, 64 di antaranya berpenghuni. Namun, hanya tujuh pulau yang memiliki karakter layak huni.
Meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 28,56 persen per tahun sejak 2020 — salah satu yang tertinggi di Indonesia — Mukhtar menyoroti paradoks bahwa pertumbuhan tinggi itu tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
> “Sumber daya melimpah, tapi kemandirian rapuh,” tulisnya. “Disparitas harga pangan dan keterbatasan infrastruktur masih melebar. Indeks Ketahanan Pangan Maluku Utara bahkan hanya berada di posisi 31 dari 38 provinsi.”
—
Komentar