“Pemerintah tidak boleh kehilangan sensitivitas sosial. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tapi juga refleksi moral bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola dengan hati-hati dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Dr. Saiful.
Komunikasi yang Menghubungkan, Bukan Menjauhkan
Idealnya, komunikasi seorang Gubernur berfungsi untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat bukan sekadar memperluas jaringan kekuasaan atau membangun citra pribadi. Dalam praktiknya, komunikasi publik yang efektif tidak selalu membutuhkan dana besar. Justru dengan pemanfaatan kanal digital yang murah dan partisipatif, kepala daerah bisa langsung berinteraksi dengan warganya secara transparan.
Namun, alokasi dana komunikasi yang jumbo tanpa rincian manfaat yang jelas hanya akan menimbulkan skeptisisme publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa terkikis jika transparansi anggaran tidak segera ditingkatkan.
Menutup Jarak Antara Gosale Puncak dan Rakyat
Baik Dr. Saiful Ahmad maupun Said Alkatiri sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi roh utama dalam setiap kebijakan anggaran. Dalam situasi ekonomi yang belum pulih, rakyat menuntut kepemimpinan yang berempati, bukan yang hidup dalam kemewahan simbolik birokrasi.
Uang sebelas miliar lebih untuk “komunikasi” seharusnya mampu menghasilkan keterbukaan informasi, bukan kebingungan publik. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi seorang Gubernur bukan pada besarnya dana yang dihabiskan, melainkan pada seberapa dekat ia dengan rakyat yang dipimpinnya.
Komentar