Namun ironisnya, kata Mukhtar, APBD Maluku Utara 2026 tidak menampilkan dukungan konkret terhadap program tersebut.
“Masih banyak anak-anak Malut diberitakan kekurangan gizi, tapi tidak ada satu pun alokasi anggaran daerah untuk mendukung program nasional ini,” kritiknya.
Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Inklusif Yang Terlupakan
Mukhtar juga menyoroti absennya kebijakan pendukung Koperasi Merah Putih, program yang dirancang Prabowo untuk memperkuat ekonomi lokal dan memperluas akses usaha masyarakat di pulau-pulau kecil.
“Konsep Koperasi Merah Putih adalah ekonomi inklusif yang menggerakkan sumber daya lokal di setiap pulau berpenghuni,” jelasnya.
“Tapi dalam rencana kebijakan daerah, tidak ada arah maupun anggaran yang menunjukkan dukungan. Kita seolah menonton kebijakan pusat dan daerah berjalan di dua dunia berbeda.”
Menolak Otonomi yang Terpisah
Mukhtar menilai, akar masalahnya terletak pada kesalahan pemahaman terhadap konsep otonomi daerah.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah memandang otonomi sebagai pemisahan dari negara, bukan kesatuan yang saling menopang.
“Kita seperti menonton dua pemerintahan: satu bernama negara, satu lagi bernama daerah. Padahal Otonomi Nusantara adalah konsep kesatuan, bukan pemisahan,” tegasnya.
Komentar