Tekanan fiskal yang melanda pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir bukan sekadar persoalan angka dan tabel anggaran. Ia adalah ujian terhadap kemampuan daerah untuk tetap kreatif, adaptif, dan strategis di tengah menurunnya kemampuan fiskal nasional. Di antara daerah-daerah yang terdampak, Kota Ternate menjadi contoh menarik tentang bagaimana kepemimpinan teknokratik yang visioner dapat menjawab tantangan tersebut dengan langkah konkret dan terukur.
Langkah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyiapkan ratusan usulan ke 27 kementerian dan lembaga nasional menjelang pelaksanaan Retret Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Jatinangor, Jawa Barat, adalah refleksi dari semangat itu. Di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Rizal tidak sekadar menunggu arahan pusat, melainkan membawa inisiatif langsung untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Kebijakan fiskal nasional tahun 2026 memang menempatkan banyak pemerintah daerah pada posisi sulit. Dengan porsi dana transfer yang berkurang signifikan, kemampuan daerah untuk membiayai program strategis menjadi terbatas. Dalam situasi semacam ini, banyak pemerintah daerah cenderung bersikap pasif — menunda program, memotong belanja publik, atau hanya menyesuaikan diri dengan instruksi pusat. Namun Ternate memilih jalan lain: bergerak mencari ruang fiskal baru melalui diplomasi pembangunan.
Komentar