Ketika pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan penuh semangat berbicara tentang digitalisasi pendidikan, ada kenyataan yang tidak boleh diabaikan: ribuan siswa di luar Ternate masih belajar di ruang kelas yang atapnya bocor, dengan papan tulis retak dan bangku patah.
Dalam kondisi seperti ini, gagasan tentang sekolah digital terdengar seperti kemewahan yang dipaksakan.
Pernyataan Ketua DPW PKS sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku Utara, Hi. Is Suaib, S.Pd.I., M.Pd.I., menjadi alarm keras atas ketimpangan wajah pendidikan di daerah ini. Ia menolak penerapan digitalisasi secara serentak karena infrastruktur dasar pendidikan di banyak kabupaten masih jauh dari layak. Kritik itu bukan sekadar politis — tapi realitas lapangan yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan.
Digitalisasi pendidikan memang penting. Namun, harus diakui bahwa kebijakan yang baik tidak diukur dari kemodernan konsepnya, tetapi dari kesiapan infrastrukturnya. Gagasan sekolah berbasis teknologi akan gagal total jika jaringan internet tak menjangkau pelosok, jika guru tak dibekali pelatihan digital, dan jika ruang kelas masih menjadi tempat murid menahan panas dan hujan.
Komentar