Desakan lebih tegas dalam bentuk tuntutan pencabutan IUP PT.Karya Wijaya disuarkan komponen lainya.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara (Malut), kembali mendesak kepada inspektur tambang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian aktifitas pertambangan PT. Karya Wijaya (KW), yang saat ini beroperasi di wilayah Pulau Gebe Halmahera Tengah (Halteng).
Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini Senin (29/9), menyebut bahwa perusahan dengan luas wilayah konsesi 500 H ini, diduga kuat tidak memiliki dokumen izin yang lengkap. Namun anehnya pada tahun 2025 luas wilayah perusahan tersebut, oleh pemerintah kemudian diperluas menjadi 1.145 H.
“Miris sekali pemerintah kita saat ini, dimana perusahan, yang diduga tidak memiliki dokumen izin yang lengkap, tapi dengan entengnya mereka mengijinkan perluasan wilayah, dimana sebelumnya 500 H diperluas hingga 1.145 Hektar, yang mana wilayah operasinya meliputi Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dengan izin berlaku hingga 2036,” pungkas Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek.
Lanjut Bung Tono, PT. KW ini juga diduga kuat belum menyampaikan kewajiban tata batas area kerja, yang menjadi satu syarat keharusan perusahan tambang pemegang izin usaha, dimana ini wajib disampaikan ke kementrian ESDM, untuk dilakukan proses Penyelesaian Administrasi Kehutanan (PAK).
“Dengan demikian maka PT. KW diduga melakukan aktifitas atau pembukaan tambang diluar dari batas area kerja, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang saat ini ditangani oleh Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PHK),” ujar Bung Tono.
Selain itu kata, Bung Tono, perusahan tersebut juga saat ini masih berkonflik, maslah IUP dengan perusahan tambang PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara (FLBN), yang mana diketuai IUP tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT. FLBN. Namun dicabut oleh pihak ESDM, akan tetapi PT. FBLN mengajukan banding di pengadilan dan menang.
Komentar