Ketiga, Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia, harus jadi diskursus perubahan di daerah sebagai bagian integral dari tanggung jawab nasional. Karena, selama ini daerah
hanya jadi ”Sapi Perah” Pemerintah Pusat, terutama di sektor pengelolaan sumberdaya
alam. Keempat, transformasi sosial yang didorong oleh kebangkitan kesadaran untuk mendukung orientasi pembangunan Maluku Utara, Maluku dan Papua yang bermartabat dalam semangat otonomi daerah, dengan mengubah budaya struktural
yang sentralistis. ”Selalu semua dari Pusat — Jakarta sentris, lalu di mana hak otonomi 2 daerah diberikan, jika semua kekayaan tambang tanpa henti disedot ke Pemerintah pusat”?
Kelima, dalam proses konsolidasi KAHMI harus lebih berperan dalam mendukung tumbuhnya kesadaran kemandirian daerah yang selama ini tenggelam oleh tabiat dan gaya elite politik yang sangat sibuk dan fokus mengurus kelompok partai politiknya.
Saya yakin dan percaya bahwa KAHMI sebagai organisasi kekeluargaan dan kecendekiaan yang berorientasi pada gerakan penyadaran harus terus bergerak memberikan makna perubahan. Paling tidak, menjadi lokomotif kekuatan pembangkit (powerhouse) untuk pengembangan nilai-nilai etika yang bermartabat, terutama pada kepentingan masa depan kemajuan pembangunan di daerah. Pertemuan Regional ini paling tidak, dapat menjadi diskursus sekaligus cambuk pemacu andrenalin gagasan untuk bisa melahirkan karya-karya nyata dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Akhirnya, sejarah memberi pelajaran amat berharga, betapa perbedaan, pertentangan pemikiran dan pertukaran gagasan itulah sesungguhnya yang mengantar kita ke gerbang kebangkitan. Melalui pertukaran gagasan itulah kita juga bisa berkaca, betapa kuat keinginan untuk bersatu dalam suatu identitas kebangsaan sehinggaperbedaan-perbedaan tidak lagi menjadi persoalan. []
Komentar