Kesimpulannya, paradoks yang terjadi di Maluku Utara di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi beriringan dengan peningkatan pengangguran dan kemiskinan merupakan hasil dari hilirisasi eksklusif dan pengelolaan APBD yang cenderung monopolistik.
Agar provinsi ini dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal, diperlukan perubahan kebijakan yang mengutamakan inklusivitas dan keberlanjutan.
Hanya dengan cara ini, Maluku Utara dapat mengubah wajah paradoksalnya menjadi sebuah kisah keberhasilan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya.
Ternate, Selasa 5 Agustus 2025.
Dari Dapur Redaksi Pikiran Ummat
Redaksi.
Komentar