Kedua, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Maluku Utara juga potensial menunjukkan sifat yang monopolistik. Investasi yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, justru sering kali terhambat oleh praktik-praktik korupsi dan nepotisme. Dana APBD yang seharusnya memperkuat rantai pertumbuhan ekonomi lokal malah mengalir ke tangan segelintir orang yang memiliki akses dan kekuasaan. Hal ini memperburuk kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Di sisi lain, issu pengelolaan proyek pemerintah daerah yang bersifat monopolistik juga menjadi penghalang bagi partisipasi UMKM dan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Patut disadari bahwa jika Proyek-proyek yang dikelola secara oligopoli oleh segelintir pengusaha yang dekat dengan kekuasaan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi investasi. Hal ini mengakibatkan aliran dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas UMKM tidak mengalir merata ke masyarakat. Sebagai contoh, proyek pengembangan infrastruktur yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar sering kali mengabaikan potensi lokal, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.
Lebih lanjut, pengelolaan yang oligopolistik juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika keputusan investasi hanya diambil oleh segelintir orang, transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit dicapai. Akibatnya, masyarakat lokal kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan proses investasi. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial dan konflik, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan proyek. Dengan cara ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.
Akses.
Ketidakberdayaan masyarakat dalam merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kebingungan dan frustrasi. Di satu sisi, mereka menyaksikan pertumbuhan angka-angka ekonomi yang mengesankan, tetapi di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam tentang masa depan ekonomi Maluku Utara.
Rekomendasi
Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang diterapkan oleh investir dan pemerintah daerah. Pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan perlu diadopsi untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam industri yang berkembang. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan APBD dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik harus menjadi prioritas utama untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Komentar