“Kami menghargai perbedaan pendapat, namun pernyataan yang meremehkan perjuangan masyarakat untuk DOB Sofifi sangat disayangkan dan tidak berdasar”, kesalnya
Sofifi sebagai ibu kota provinsi tanpa status otonom adalah keganjilan dan anomali tata pemerintahan. Tidak ada preseden seperti ini di Indonesia. Karena itu, perjuangan DOB Sofifi adalah langkah korektif terhadap kekeliruan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Masyarakat tidak lagi meminta, mereka menagih hak yang dijanjikan, sebagaimana disebut dalam UU No. 46 Tahun 1999.
Komentar