JAKARTA. Suara dari Timur kembali hadir dengan nuansa yang menyejukkan namun menyentuh inti persoalan. Abdu Rahim Fabanyo, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, memberikan tanggapan reflektif atas dinamika kebijakan dan narasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly.Dalam pernyataannya, politisi senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia legislasi daerah ini menegaskan bahwa kritik bukanlah ekspresi kebencian atau kepentingan personal, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional seorang warga negara yang cinta akan tanah kelahirannya.
> “Tidak ada kepentingan apapun. Kritik yang saya sampaikan adalah bagian dari cinta terhadap Maluku Utara. Ini panggilan nurani,” ujar Rahim dengan nada penuh keteduhan.
Lebih jauh, Rahim mengurai pengalamannya yang panjang dalam panggung politik dan legislasi daerah. Ia menyebut dirinya sebagai bagian dari sejarah lahirnya sistem keuangan negara yang lebih demokratis pasca-reformasi, terutama saat ia menjabat sebagai pimpinan DPRD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
> “Saya ikut merasakan denyut lahirnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya paham betul semangatnya. Ini bukan tentang siapa berkuasa, tapi bagaimana tata kelola keuangan tetap berpijak pada asas keadilan dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Komentar