Ternate – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku Utara kembali menghangat, seiring molornya jadwal pelaksanaan yang semula direncanakan digelar pada 6 Juni 2025. Berbagai spekulasi mencuat ke publik. Satu yang paling menyita perhatian: dugaan keterlibatan Gubernur Sherly Tjoanda dalam dinamika pemilihan Ketua Kadin.
Sejumlah pengusaha yang ikut dalam barisan pemilik suara mulai angkat bicara. Mereka meminta agar gubernur sebagai kepala pemerintahan tetap menjaga jarak dari proses internal organisasi Kadin yang sejatinya otonom dan mandiri. Seorang pengusaha yang menolak namanya dikutip menyatakan, “Kami minta Gubernur Sherly tidak cawe-cawe di Musda Kadin. Biarkan proses berjalan sehat dan demokratis.”
Kadin bukanlah lembaga pemerintahan. Ia adalah entitas mandiri yang mewakili dunia usaha dan bertugas membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha dan pemerintah. Musda adalah forum tertinggi untuk menentukan arah kebijakan organisasi ke depan. Keterlibatan pejabat politik dalam proses demokrasi internal Kadin, betapapun niatnya, berpotensi merusak legitimasi hasil dan menimbulkan konflik kepentingan.
Komentar