Sofifi, Maluku Utara –Pemerintahan Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Wakil Gubernur Sarbin Sehe belum lama ini mengeluarkan pernyataan tegas yang melarang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar kegiatan di luar Sofifi. Tujuannya jelas: memperkuat posisi Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang sejati, bukan sekadar simbol administratif di atas kertas.
Namun publik bertanya: apakah larangan ini juga berlaku untuk Gubernur?Sofifi Masih Sepi, Tapi Larangan Diberlakukan Ketat.
Kita semua tahu, Sofifi memang ibukota administratif Provinsi Maluku Utara. Tapi dalam realitas sehari-hari, denyut pemerintahan dan aktivitas politik masih lebih hidup di Ternate dan daerah lainnya. Kantor-kantor ada di Sofifi, tapi para pengambil keputusan dan agenda-agenda strategis justru banyak digelar di luar sana.
Di tengah kondisi seperti ini, larangan yang dikeluarkan Wakil Gubernur Sarbin kepada OPD untuk tidak lagi menggelar rapat, pelatihan, atau kegiatan apapun di luar Sofifi, memang terdengar idealis. Tapi publik tentu berharap aturan ini tidak hanya berlaku pada level bawah.Sebab, jika OPD harus patuh dan berhemat dengan berkegiatan di Sofifi, maka pemimpin tertinggi di provinsi ini—Gubernur Sherly Tjoanda juga semestinya memberikan teladan yang sama.
Gubernur Masih Aktif di Luar Sofifi
Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa Gubernur Sherly cukup aktif berkegiatan di luar Sofifi. Dalam beberapa bulan terakhir, publik bisa mencatat pemusatan kegiatan dan kehadiran beliau dalam acara-acara besar pemerintah Provinsi malut di Ternate yang ironisnya dipusatkan di hotel mewah miliknya, bahkan hingga urusan seremonial dan MoU di luar ibukota.Dari kegiatan kejuaran olah raga, menghadiri forum dagang, hingga kegiatan sosial dan budaya, sebagian besar dilaksanakan di kota Ternate bukan di Sofifi.
Komentar