“Sebagai pemerintah dianjurkan agar taat hukum dan segera melunasi kewajibannya kepada Kristian Wuisan. Peristiwa hukum ini sebelumnya terungkap dalam sidang perkara pidana korupsi mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba. Law office Hendra Karianga kemudian memohon agar Pemda Malut segera membayar hutangnya,namun saat itu mereka tidak respon dengan berbagai alasan,” ungkap HK, Kuasa Hukum Kristian Wuisan.
Setelah sengketa ini diajukan secara Perdata oleh Law Office Hendra Karianga, hak Penggugat dalam bentuk materil sebesar R. 2,8 milyar mulai ada titik terang. Itu terjadi setelah Pengadilan Negeri Ternate melalui sidang eCourt menghukum para Tergugat untuk segera melunasi hutang mereka kepada Kristian, pengusaha asal Tobelo, Halmahera Utara.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya saat dihubungi menyarankan kepada media untuk mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir agar mendapatkan informasi jelas dan satu arah.
Komentar