PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama atau PW.ISNU Provinsi Maluku utara menyambut HUT RI ke 79 dengan rekomendasi penyelesaian problem bangsa.Persoalan kemiskinan yang masih mendera rakyat selama 79 tahun kemerdekaan RI menjadi perhatian serius ISNU Malut.
Berdasarkan press release yang dikirimkan ke media ini, ISNU Malut menyatakan, 79 tahun Indonesia menyatakan
Kemerdekaan, yang di ikrarkan Bung Karno atas dukungan para Kiyai Nusantara,
dirumuskan tujuan Pembangunan nasional dalam UUD 1945, melakukan perlindungan
kepada penduduk miskin, data menunjukan kemiskinan yang terus menebal berada di
pedesaan dan mayoritas penduduk miskin adalah jamaah Nadhliyin.
Ikatan Sarajana Nahdatul Ulama (ISNU) Wilayah Maluku Utara sebagai wadah kaum
cendikia Nadhliyin, perlu melakukan perumusan evaluasi tematik terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Demokratis, dimana Presiden dipilih secara langsung
oleh jamaah sejak amandemen UUD 1945, dan memulai pemilihan langsung tahun 2004.
Rilis yang ditandatangani Dr.Mukhtar Adam, SE.M.Si sebagai Ketua dan Dr.Adnan Mahmud, S.Ag.MA sebagai Sekertaris itu mengungkapkan “ISNU Maluku Utara dalam menganalisis penanganan kemiskinan di Indonesia dengan
menggunakan data belanja Pemerintah hasil audit BPK RI dari tahun 2004-2023, yang
telah ditetapkan dalam Undang-undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Negara”
“Data yang disajikan BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan periode 2004-2023, dipilah dalam 2 periode kepemimpinan presiden yaitu Presiden Susilo Bambang
Yudoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masing-masing melewati masa
pemerintahan 2 Periode”jelasnya.
Disebutkan bahwa “Disclaimer untuk data 2004 tidak di masukan karena tahun 2004 ada 2 Presiden yaitu Megawati dan SBY sebagai tahun transisi dan Tahun 2014 SBY dan Jokowi sehingga tahun 2004 dan tahun 2014 sebagai tahun transisi tidak dimasukan dalam analisa
datanya, karena itu analisis hanya menggunakan 9 tahun kepemimpinan yaitu 9 Tahun
Presiden SBY 2005-2013 dan 9 Tahun Presiden Jokowi 2015-2023”.
ISNU membeberkan bahwa “Penduduk Miskin yang di wariskan Presiden Megawati kepada Presiden SBY tercatat sebanyak 38.943.240 jiwa”
Selanjutnya dalam menjawab issu warisan kemiskinan itu oleh ISNU Malut ”tahun 2005, SBY menerbitkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan dana
APBN dari subsidi ke BLT pada periode
pertama sukses menurunkan angka
kemiskinan sebanyak 5.864.270 Jiwa penduduk miskin”jelasnya.
Komentar