ISNU Malut memaparkan “Periode ke-2 SBY melanjutkan kesuksesan di tengah resesi keuangan global tahun 2009,
mencapai 4.802.270 jiwa penduduk miskin sehingga tersisa penduduk miskin pada akhir masa kepemimpinan SBY 27.727.790 penduduk miskin yang diserahkan ke Presiden Jokowi dalam melanjutkan penanggulanggan kemiskinan”
Di tangan Presiden Jokowi menurut ISNU, “Presiden Jokowi diawal pemerintahan
mengusung Visi Nawacita dan
melanjutkan program Kartu
Prasejahtera dan berbagai bentuk kartu
penangganan penduduk miskin pada
periode pertama hanya mampu
menurunkan penduduk miskin
sebanyak 2.941.920 jiwa penduduk
miskin”
Namun ISNU mencatat bahwa pada periode kedua angka kemiskinan justru mengalami peningkatan selama
masa pemerintahan Joko Widodo dan
Maruf Amin yang meningkat sebesar
433.330 jiwa penduduk miskin, yang
menyisahkan penduduk miskin
sebanyak 25.219.120 jiwa kepada
pemerintahan Prabowo”
ISNU memetakan bahwa Masa Pemerintahan Joko Widodo sukses melakukan
penanganan kemiskinan
melalui pengendalian inflasi,
yang digerakan bersama Bank
Indonesia dan Pemerintah
Daerah melalui program Tim
Penanggulangan Inflasi
Daerah, mampu menahan
pergerakan harga barang
konsusmis di Nusantara, yang
diikuti dengan kebijakan yang
lebih pro pada pertumbuhan
ekonomi, sebut ISNU dalam press release mereka.
ISNU menyimpulkan bahwa Pada 20 tahun masa kepemimpinan kedua presiden mengalami resesi dengan Menteri keuangan yang sama yaitu Sri Mulyani Indarwati, baik pada masa pemerintahan SBY mengalami tekanan
resesi keuangan global tahun 2009, dan pada masa pemerintahan Jokowi Covid19 tahun 2020.
ISNU menguraikan bahwa Kebijakan masa SBY melakukan pengendalian fiscal dan moneter untuk menjaga ancaman runtuhnya sektor financial, berdampak kemudian kasus Bank Senturi mencuat kepermukaan, sehingga pada penanganan Covid-19, dalam menjaga
perekonomian di terbitkan Perpu penanganan Covid-19, dan yang sangat mempengaruhi fiscal dengan kebijakan pembatasan deficit dari 3% dihilangkan dan memberi kesempatan kepada
Pemerintahan Jokowi melakukan pelebaran deficit untuk menjaga perekonomian
dan penanganan penduduk miskin akibat pembatasan social.
Dikatakan bahwa Pelebaran deficit membuat pemerintahan Jokwi melakukan ekspansi fiscal dengan menambah PDB untuk mengatasi Covid19.Oleh ISNU, Rakyat setuju memberi kesempatan kepada Jokowi melakukan
pelebaran defisit untuk menambah pundi-pundi APBN melalui Utang, faktanya utang meningkat
namun saat yang sama penduduk miskin justru naik tidak mengalami penurunan yang signifikan
ditahun 2020
ISNU menilai, Pemberian akses utang kepada Jokowi melalui pelebaran defisit dimaksudkan untuk mengatasi penduduk miskin akibat pembatasan sosial, dan meningkatnya penduduk miskin namun kenaikan belanja sosial dan utang tidak seimbang akibat kemudian penduduk miskin tidak dapat diatasi secara baik.
Komentar