Bukan debat, tapi dialog. Dialog itu memberikan perspektif. Kalau debat itu saling menjatuhkan. Dua hal yang berbeda.
Saya selalu menilai calon pejabat dan calon pemimpin melalui lima kriteria. Pertama, integritas. Ini menyangkut negara, bukan personal dan keluarga. Dari sini saya akan mengajukan satu pertanyaan penting: ketika menjabat, pernahkah seseorang membuat aturan, kebijakan dan tindakan yang secara sengaja merugikan negara? Pernahkan ia menyalahgunakan kewenangan atau abuse of power? Kalau jawabannya iya, dia bukan orang yang berintegritas.
Sederhannya, apakah ketika menjabat ia melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ini ukuran integritas yang paling mudah dipahami rakyat. Kalau iya, dia bukan orang yang berintegritas.
Anies Baswedan, jauh dari kasus korupsi ketika menjabat di Kemendikbud dan Gubernur DKI Jakarta.
Kasus Formula E? Anies sempat dicurigai membuat kebijakan yang salah terkait Formula E. Yang dibidik adalah “kebijakan yang salah” bukan korupsi Anies. Faktanya, setelah beberapa kali dipanggil KPK, tidak terbukti. Kemelut di internal KPK terjadi, karena beberapa pimpinan KPK ingin memaksakan Anies jadi tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup.
Ada yang bilang: ada yang back up Anies. Ini, menurut saya, cara berpikir yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena tidak ada satupun kekuatan yang saat itu berani dan mampu back up Anies. Yang dihadapi adalah kekuasaan. Siapa yang kuat dan berani? Selain itu, Anies juga tidak punya instrumen untuk melakukan bergaining.
Di Indonesia, kalau anda tidak punya backing kuat dan tidak punya alat negosiasi, jangan pernah berharap pelanggaran hukum anda bisa diamankan. Sampai di sini, anda pasti paham.
Komentar