Pj Bupati Hal-Teng Sambut Positif Ide Mempan RB.
Dr.Ir.Ikram Malan Sangadji, M.Si :Semua Komponen harus kita optimalkan dalam mengelola pembangunan daerah.
PIKIRAN UMMAT.Com—Weda||Gagasan Menpan RB, Abdullah Aswar Anas melibatkan kalangan swasta untuk formasi jabatan level eselon II mendapat sambutan positif Pj.Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji.
Kalangan pakar menilai gagasan Pemerintah akan semakin berdanpak luas secara efektif dan maksimal jika bisa berlaku di daerah.
Menurut Ikram Sangadji, Pj. Hal-Teng, jika memungkinkan berlaku untuk pemerintah daerah, gagasan Mempan RB sangat efektif dan maksimal bagi pengembangan Pemda yang lebih progresif dan kreatif.Sebab menurutnya, semua komponen dan stackeholder bisa dioptimalkan dalam pengelolaan pembangunan daerah.
“semua komponen dan stakeholders harus kita optimalkan dalam mengelola pembangunan daerah”ujar dia menanggapi Komfirmasi media ini.
Dikutip pernyataannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Abdullah Aswar Anas,
menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan Undang-Undang revisi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Abdullah Aswar Anas mengatakan, salah satu point yang ditekankan dalam divisi UU itu tentang pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon II yang bisa diisi dari kalangan swasta.
Menurut Pj.Bupati Hal-Teng hal itu sangat memungkinkan namun selama ini Pemda yang kadang masih alergi dan khawatir bergabungnya orang pintar ke pemerintahan bakal mengancam peluang dan kepentingan mereka.
“Sebernarnya ruang ke situ ada tapi pemda yang kadang alargi dan khawatir bergabungnya orang pintar ke pemerintahan”timpalnya.
Lebih jauh dan luas, Ikram menjelaskan bahwa, dengan peluang ini, Pejabat Struktural di Pemda dengan sendirinya akan memacu kompetensi dan inovasi, serta memiliki pemikiran progresif untuk berada dalam birokrasi.
“Saya sangat berharap bahkan bermimpi ke depan birokrasi kita akan memiliki mindset yang lebih progresif menjadi seorang teknokrat sehingga sistem pemerintah akan lebih inivasi dan kreatif”jelas dia.
Orang nomor satu Kabupaten Halmahera Tengah ini mengungkapkan bahwa, dalam kepemimpinanya, dia senantiasa memberikan kepercayaan kepada pimpinan OPD untuk mengembangkan kapasitas, kreativitas dan kinerja serta reward sehingga jajaran birokrasi bisa bekerja secara maksimal dan kreatif yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang berprestasi.
”Saya memberikan kepercayaan penuh kepada pimpinan OPD untuk terus mengembangkan kapasitas dan kinerja, saya tidak akan ragu memberikan reword baik melalui peningkatan pendapatan juga memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai event nasional bahkan agenda internasional akan saya sertakan PNS Halteng”ungkapnya.
Bagi Ikram, sudah bukan jamanya lagi, pimpinan mengungkung pejabat birokrasi dengan like and dislike apalagi menggiring mereka ke ranah kepentingan politik praktis
Gagasan pelibatan pihak swasta dalam formasi jabatan eselon II ini memang masih berlaku terbatas bagi pejabat level eselon II di instansi pusat yang masih harus mendapat persetujuan Presiden.
Gagasan ini oleh Kemenpan RB telah mengemuka sejak tahun 2019 dan baru direspons pada kesempatan revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini di tahin 2023 saat ini.
Kalangan pakar menilai sebagai langkah maju dan progresif dalam rangka menstimulasi struktural birokrasi pemerintahan.
Kalangan swasta yang mengedepankan pemikiran terbuka dan maju dinilai bakal membawa semangat baru pemerintahan yang terbuka dan lebih profesional sehingga mampu mendorong lembaga pemerintahan bisa lebih kreatif dan maku dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Sementara, pemerintah selama ini dinilai terlampau kaku dalam menerjemahkan tupoksinya birokrat yang berdanpak langsung pada minimnya kreatifitas yang berdanpak logis kurang efektif nya penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan publik dan pembangunan.
“Bukan zaman lgi kita mengunci birokrasi dan ASN dengan like and dislike apalagi membawa ASN ke ruang politik praktis.”pungkasnya.