Dalam pandangan sumber ini, uang negara atau pemerintah tidak bisa bertindak atau digunakan sebagai penjamin dan jaminan kredit pihak swasta.
Belakangan ketika diketahui, Bupati Usman Sidik kemudian mencopot dua pejabat Pemda yang diduga terlibat dan Dirut BPRS SARUMA.
Tindakan penggunaan dana deposito Pemda Hal-Sel ini diduga kuat merugikan keuangan negara sebesar Puluhan Milyar rupiah.
”Bagaimana ceritanya, negara atau pemerintah menjamin kredit pihak swasta dengan anggaran negara atau Ini kan sama artinya duit negara dijaminkan untuk kredit swasta.Mana ada aturan nya duit negara menjadi jaminan kredit swasta.Ini patut diduga ada praktek korupsi”tandas sumber ini.
Dia menilai, dari sisi hukum, kasus kredit macet BPRS SARUMA ini telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup baik dari sisi SOP dan dugaan penggunaan deposito Pemda sebagai jaminan kredit macet sehingga sangat layak ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
”Kasus kredit macet BPRS SARUMA ini dalam pandangan saya baik dari sisi SOP Perbankan dan dugaan korupsi bisa dikatakan telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup untuk diterbitkan sprindik atau surat perintah penyidikan.Jangan main-main dengan kasus ini”tandasnya.
Untuk itu pula, dia mengingatkan kepada semua pihak agar mendukung proses penegakan hukum kasus kredit macet ini dengan tidak sampai bertindak sebagai obatraction of Justice dengan berupaya menghalangi proses hukum ini dalam berbagai bentuk antara lain menyembunyikan bukti atau keterangan, menghambat proses hukum, melindungi pihak yang diduga terlibat dan menyumbat jalur informasi kasus ini yang dapat dikategorikan sebagai tindakan obstruction of Justice atau menghalangi proses penegakan hukum.
”jika ada yang terlibat dalam Obstruction of Justice harus ditangkap dan diproses juga”pungkasnya.
Reskrimsus Polres Hal-Sel belum memberikan tanggapan ketika dikomfirmasi desakan pengusutan kasua ini agar tidak dipetieskannya.
Diketahui, kasus kredit macet BPRS SARUMA ini pertama kali mencuat setelah diungkap oleh Bupati Hal-Sel.Usman Sidik yang dilansir pernyataannya di Tribun News menyatakan, diduga terjadi kejahatan perbankan dalam kasus kredit Macet di BPRS SARUMA ini.Orang nomor 1 Kabupaten Hal-Sel ini kemudian mencopot Dirut BPRS SARUMA Ichwan dan mencopot Sekda ST dan AA dari jabatan Kepala Dinas BPKAD Hal-Sel.
Mereka bersama Debitur atas nama Leny ditenggarai terlibat dalam aroma skandal kredit macet ini.
Komentar