oleh

AGK EFEK MULAI TERASA.

-HEADLINE-181 Dilihat

Peran Perbankan juga tak kalah penting dan strategisnya.Pengusaha dan UMKM lokal seperti kita tahu masih besar cita-cita ala nafsu tenaga kuda tetapi tenaga uangnya masih tenaga bebek.

So !mereka tak bisa siharapkan mandiri untuk melakukan akselerasi investasi dalam kemitraan dengan pengusaha tambang.Sudah pasti, mereka Butuh dukungan pemerintah dan sokongan perbankan.

Peran serta pengusaha dan UMKM lokal ini sangat strategis dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Selama ini, capaian pertumbuhan ekonomi tinggi malut masih kerap menuai kritik tajam.Pertumbuhan ekonomi dinilai bersifat ekslusif sehingga tidak ngefek kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Maluku utara.

Baca Juga  Semarak SAPA Kawasi 2025: Peluncuran Kawasan Ekonomi Desa Kawasi untuk Kemajuan Pulau Obi

Pakar ekonomi Dr.Mukhtar Adam sampai melontarkan kritik satire atas pidato kebanggaan Jokowi atas capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yang juga ikut mendorong Maluku utara provinsi terbahagia itu dengan ungkapan satire “selamat Maluku utara bahagia dalam kemiskinan” .

Oleh karena itu, peran serta pengusaha dan UMKM lokal diharapkan nanti memaksimalkan pertumbuhan yang inklusif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran sistematis bisa dilakukan pemerintah terutama melaui protokol relasi keuangan pusat dan daerah yang lebih terbuka dan afirmatif.

Baca Juga  Ulasan ! AT Melambung Jelang Musda DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Menjemput Spirit Transformasi

Dana transfer daerah tak mesti diparkir 10-20% teronggok percuma di kas pemerintah pusat dengan alasan dana lingkungan dan menjaga stabilitas harga komoditi nikel namun harus sesegera mungkin di alihkan ke daerah sebagai darah segar bagi pemerintah daerah untuk membangun daerah dalam mengejar ketertinggalan dan mengatasi kemiskinan masyarakat nya.

Protokol hubungan keuangan pusat dan daerah harus diletakkan diatas pondasi konstitusional TAP MPR nomor IV/MPR /2000 yang mencerminkan kesadaran konstitusional dalam tata kelola negara.
Untuk itu pula Mekanisme dan skema pembagian harus terbuka dan berlaku adil bagi daerah yang berdanpak.

Baca Juga  Menakar Nasib Pansus Hak Angket “Sherly”

Maluku utara sebagai provinsi kepulauan harus menjadi basis perhitungan PNBP sehingga daerah Kabupaten dan kota pulau yang potensial terdanpak kerusakan lingkungan lautnya ikut menikmati hasil tambang untuk paling tidak bisa melakukan recovery lingkungan yang rusak akibat eksploitasi tambang.

So !Semua pihak harus cerdas, profesional dan bijak memanfaatkan momentum AGK efek pertumbuhan ekonomi tinggi Maluku utara ini untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah dan bangsa !

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *