JAKARTA – Tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara berbasis meritokrasi yang digembar-gemborkan Gubernur Sherly Tjoanda tengah dihujani kritik tajam. Alih-alih melahirkan birokrasi yang siap mengisi jabatan definitif, sistem manajemen talenta yang dibanggakan itu justru dinilai “amatiran” karena tumpukan pejabat Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah OPD strategis belum terurai.
Kritik paling keras datang dari Muslim Arbi, Pemgamat politik dan hukum yang juga Direktur Gerakan Perubahan Indonesia. Dia menyoroti estafet PLT ke PLT seperti di Dinas Pertanian yang berganti dari Anwar Husen ke Anwar M. Nur dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara.
”Gubernur mengelola pemerintahan seperti amatiran, Kalau jadi Gubernur bisanya hanya angkat PLT itu siapa saja bisa” ujar Muslim Arbi tegas.
“Kalau manajemen talenta mestinya SDM birokrasinya sudah siap, fix, untuk menempati jabatan definitif di setiap dinas. Yang terjadi dari Anwar ke Anwar masih PLT, bisa apa?” sindir Muslim, Selasa 4 Juni 2025.
Menurutnya, status PLT sangat lemah dalam menggenjot kinerja dinas teknis seperti pertanian dan perikanan.Pentolan gerakan ini menyesalkan Gubernur Sherly seperti membuang peluang karena tidak menyiapkan pemerintah daerah Malut dengan baik dan matang.Padahal peluang dan tantangan didepan harus disikapi dengan kapasitas pemerintah daerah yang mumpuni guna mampu merespon dinamika yang berkembang.
”PLT itu kebijakan keuangan saja tidak bisa bagaimana Sherly main ganti PLT ke PLT baru menuntut kinerja maksimal”tukas dia
Muslim Arbi menambahkan, status PLT dengan ruang fiskal minim membuat kepala dinas sulit memenuhi ekspektasi Gubernur. “Istilahnya, dari Anwar ke Anwar, cuma PLT dan minimnya anggaran, mereka bisa apa?” tukasnya.
Komentar