oleh

Tokoh Pemuda Teropong Pelaksanaan Pilkada Maluku Utara 2024 : Tantangan dan Harapan


Maluku Utara,– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Tokoh pemuda maluku utara Riswan Lagalante, SH., MH. menyebut berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu semakin nyata, khususnya terkait dengan isu politik uang, politik identitas, dan penyebaran berita hoaks. Menurutnya, pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilu.“Pilkada yang jujur dan adil adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat. Namun, tantangan besar seperti politik uang, kampanye negatif, dan isu SARA masih menjadi ancaman serius yang perlu segera ditangani,” ujarnya.

Baca Juga  Diskusi "Petaka Rp1 Triliun": Ahli Ingatkan DPRD Maluku Utara Jangan Asal Setujui Pinjaman, Uji Dulu Kekuatan Fiskal Riil

Menurut Riswan, Sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, pemilu harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan. Namun, pemilu di Indonesia, termasuk Pilkada 2024 di Maluku Utara, tidak lepas dari masalah-masalah klasik yang sering muncul dalam setiap pesta demokrasi. Isu politik uang dan kampanye hitam, serta penyebaran berita hoaks, semakin marak menjelang Pilkada kali ini.

Baca Juga  FPPPMU GELAR PETISI: TOLAK PINJAMAN DAERAH RP1 TRILIUN PEMPROV MALUT

“Praktik politik uang yang merusak esensi demokrasi harus segera diatasi. Pemilih harus diberi kesempatan untuk memilih berdasarkan gagasan, bukan uang,” tegasnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah politisasi SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut Riswan Lagalante, fenomena ini sangat berbahaya dan harus segera diwaspadai.

“Politisasi SARA bisa merusak tatanan sosial kita. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan sistematis untuk menangani hal ini,” jelas Riswan.

Baca Juga  Gelar Forum Dialog Dugaan Manopoli Proyek Daerah Kerabat Gubernur , FPPMU : Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat memperburuk situasi, dengan menciptakan polarisasi di masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, masalah hoaks dan kampanye negatif di media sosial semakin memengaruhi opini publik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *