oleh

Wapres Bukan Tumbal Politik


Pada saat bersamaan, Presiden harus memastikan agenda strategis nasional berjalan efektif. Program ketahanan pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga penguatan ekonomi nasional membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat. Tantangannya bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan memastikan implementasinya tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya loyal secara politik, tetapi juga mampu mengurai persoalan birokrasi, mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, mengelola risiko pemerintahan, dan menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga  MEMBACA BUKU PRESIDEN PRABOWO, MAKIN JELAS ARAH KEBIJAKAN SAAT INI

Lima Kualifikasi yang Tidak Bisa Ditawar

Menurut saya, terdapat lima kualifikasi fundamental yang harus menjadi ukuran dalam menentukan Wakil Presiden berikutnya.

Pertama, integritas dan loyalitas konstitusional. Loyalitas kepada Presiden memang penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan personal tanpa daya kritis. Kesetiaan tertinggi seorang pejabat negara harus tetap kepada konstitusi, negara, dan rakyat.

Baca Juga  SUMPAH DI MEJA HIJAU - Refleksi Kehadiran Jokowi di Sidang Ijazah

Kedua, kapasitas manajerial dan kemampuan eksekusi kebijakan. Presiden membutuhkan figur yang mampu memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan dan seremoni. Wakil Presiden harus menjadi problem solver, bukan sekadar representasi kekuasaan.

Ketiga, kematangan politik dan kecakapan menghadapi krisis. Persoalan keamanan, dinamika geopolitik, dan potensi konflik kepentingan membutuhkan figur yang tenang, strategis, serta mampu menjaga stabilitas tanpa mengorbankan demokrasi dan supremasi hukum.

Keempat, kemampuan mengawal agenda pembangunan nasional. Wakil Presiden harus memahami persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa sering tampil bersama Presiden, melainkan dari kontribusinya memastikan kebijakan memberikan hasil konkret bagi rakyat.

Baca Juga  Apakah KDM, Boneka Baru Oligarki? —Oleh: Muslim Arbi/Pengamat

Kelima, kemampuan membangun komunikasi kebangsaan. Meskipun berasal dari Gerindra, Wakil Presiden harus mampu melampaui identitas kepartaian. Ia harus menjadi jembatan komunikasi antara Presiden, parlemen, koalisi, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa.

Jangan Lahirkan Dualisme Kekuasaan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *