oleh

SEJARAH MONUMENTAL: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Era Prabowo, Rampas Harta Koruptor Tanpa Tunggu Vonis Pidana

-HEADLINE-968 Dilihat

Habiburokhman menegaskan proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman http://dpr.go.id.

Dari sisi substansi, pembahasan telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.

Baca Juga  KABUT TEBAL SELIMUTI TERNATE, PENERBANGAN DITUNDA, RATUSAN PENUMPANG TERLANTAR DI BANDARA SULTAN BABULLAH

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Empat Pilar Utama

Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama.

Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga  MIRIS! Politisi Senior Malut Ini Sorot : Malut Dikepung Kekeringan Ekstrem & Karhutla, Gubernur Sherly Asyik Joget dengan Artis di Sofifi

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Ruang lingkup perampasan aset diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Baca Juga  Bersih-Bersih Ala Prabowo: 8 Pejabat Bulog-Bapanas Dicopot Gara-Gara Oplos Beras SPHP, Mentan Amran: Ini Perintah Presiden!

Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *