oleh

Peran Strategis UPT Teknis Kementerian PU Mewujudkan Jembatan TEMADORE Menuju Generasi Emas Maluku Utara 2045


Oleh: Sudarwin Hasyim, S.T., M.T.
Akademisi Universitas Bumi Hijrah Tidore, Direktur eksekutif Research of Construction Institute – (Abad Nirmana Riset), Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi) Universitas Brawijaya Malang

Dalam opini sebelumnya, saya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara harus diposisikan sebagai instrumen integrasi wilayah, penguatan rantai pasok, dan efisiensi biaya logistik, bukan sekadar proyek fisik. Dalam perspektif tersebut, gagasan Jembatan TEMADORE yang menghubungkan Ternate, Maitara, dan Tidore merupakan agenda strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendorong integrasi ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan.

Baca Juga  OPINI | Hilirisasi Nikel dan Konsentrasi Modal Tiongkok: Ketika Kedaulatan Ekonomi Diuji di Halmahera

Jika ulasan sebelumnya menitikberatkan pada urgensi integrasi wilayah dan efisiensi distribusi logistik dari simpul pelabuhan menuju daratan Halmahera, maka pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada aspek yang lebih fundamental, yakni penerjemahan gagasan strategis tersebut ke dalam kerangka kelembagaan teknis yang terstruktur, kredibel, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa visi konektivitas kepulauan tidak berhenti sebagai wacana pembangunan, tetapi terwujud dalam perencanaan dan implementasi yang terukur demi mendukung transformasi Maluku Utara menuju Generasi Emas 2045.

Selama ini, wacana pembangunan jembatan penghubung antarpulau kerap terjebak dalam siklus retorika politik elektoral, mengemuka menjelang kontestasi, tetapi kehilangan keberlanjutan ketika terjadi pergeseran kekuasaan. Pola demikian perlu ditransformasi melalui pendekatan pembangunan yang berbasis kajian ilmiah, kelayakan teknis, rasionalitas ekonomi, dan kepastian kelembagaan. Sebab, infrastruktur strategis tidak seharusnya menjadi komoditas politik jangka pendek, melainkan investasi peradaban yang direncanakan secara terukur dan berkelanjutan untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Baca Juga  Fakta Lengkap proses Gibran Menjadi dan Berhenti sebagai Wapres - jangan terkecoh pemutarbalikan fakta

Untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan Bappenas, inisiasi TEMADORE harus bertumpu pada kajian rekayasa teknik, kelayakan investasi, dan tata kelola yang akuntabel. Langkah awal yang mendesak adalah membangun komitmen bersama antara Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Tidore Kepulauan dengan melibatkan BPJN dan BWS Maluku Utara sebagai institusi teknis vertikal Kementerian PU guna mengkonsolidasikan perencanaan dan mendorong TEMADORE menjadi agenda pembangunan strategis nasional.
Keterlibatan aktif UPT Teknis Kementerian PU sejak fase awal inisiasi memiliki peran yang sangat strategis:
1. BPJN Maluku Utara sebagai Otoritas Rekayasa Struktur dan Jaringan Jalan: Jembatan TEMADORE merupakan jembatan bentang panjang (long-span bridge) yang melintasi laut dalam pada zona kegempaan tinggi (high seismic zone). BPJN memiliki kompetensi teknis dan standar regulasi untuk mengawal audit maupun pemutakhiran dokumen studi kelayakan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *