(Feasibility Study), standar desain ketahanan gempa mutakhir, serta integrasi jaringan jalan nasional dari Ternate hingga ke Sofifi dan daratan Halmahera.
2. BWS Maluku Utara sebagai Penjaga Hidrodinamika dan Ekosistem Pesisir: Selat antara Ternate, Maitara, dan Tidore memiliki karakteristik arus pasang surut (tidal current) yang kuat. Keterlibatan BWS sangat vital untuk memastikan kajian hidro-oseanografi, potensi gerusan dasar laut (scouring) pada pilar jembatan, serta perlindungan garis pantai di titik pendaratan (abutment) dilakukan secara presisi dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Daerah (Gubernur dan Para Wali Kota) sebagai Orkestrator Kebijakan dan Tata Ruang: Pemda bertugas memastikan keselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW/RDTR), kesiapan pembebasan lahan untuk jalan pendekat (oprit), serta mitigasi sosial- ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut eksisting.
Dengan dukungan validasi teknis BPJN dan BWS, usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan memiliki daya tawar yang lebih kuat.
TEMADORE tidak lagi diposisikan sebagai aspirasi politis daerah, melainkan sebagai program strategis berbasis kesiapan teknis, kelayakan investasi, dan pemenuhan kriteria kesiapan proyek (readiness criteria). Melampaui Batas Kelayakan Konvensional: Investasi untuk Generasi Emas 2045
Salah satu tantangan utama dalam perencanaan nasional adalah pemenuhan kelayakan ekonomi (Economic Internal Rate of Return/EIRR), terutama apabila analisis hanya bertumpu pada volume lalu lintas harian Ternate–Tidore saat ini, sehingga potensi manfaat ekonomi jangka panjang TEMADORE berisiko tidak terakomodasi secara proporsional.









Komentar