“Yang lebih pasti akan kembali menyedot energi publik untuk mengikuti proses pemakzulan serta proses hukum yang terus berlanjut, demi dan untuk keadilan yang harus dapat dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia tanpa pilih kasih dan tebang pilih,” ujarnya.
Ia menegaskan, pilihan sikap Gibran sebagai Wakil Presiden untuk mengundurkan diri bisa saja dilakukan, tetapi proses untuk menyatakan pendapat dari para anggota parlemen juga tetap terus berlanjut untuk memenuhi prosedur konstitusi yang berlaku.
“Dengan demikian, sejarah baru pun akan terukir dalam lembaran negara apa yang telah dilakukan parlemen di Indonesia sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam bernegara, sebagai bagian dari dinamika perkembangan demokrasi yang sedang bertumbuh menuju kematangan yang lebih baik bagi alam demokrasi di Indonesia,” kata Jacob.
Menurut Jacob, hak parlemen untuk menolak pengunduran diri Wakil Presiden dari jabatannya, sama seperti hak dari parlemen untuk melakukan proses impeachment yang juga akan bermuara pada kesepakatan pemberhentian Wakil Presiden dari jabatannya dengan cara untuk lebih memperjelas status hukum dari kasus tersebut.
Demikian pandangan Jacob Ereste, pengamat politik.
Komentar