JAKARTA—Ketua Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT) M. Reza A.Syadik kembali melayangkan kritik pedas kepada pemerintahan Sherly-Sarbin terkait pengelolaan pendidikan.Menurutnya, kebijakan pendidikan di Maluku Utara kerap terjebak dalam pola seremonial dan pencitraan, bukan pada substansi. Pemerintah provinsi seolah menekankan pembangunan fisik dan citra politik, namun gagal memberi ruang bagi transparansi dan distribusi yang adil pada sektor beasiswa. Padahal, pendidikan adalah instrumen fundamental dalam membangun sumber daya manusia dan mewujudkan amanat konstitusi.
“Kita kembali pada Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks daerah, hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sayangnya, arah kebijakan saat ini belum menunjukkan komitmen serius terhadap tanggung jawab tersebut”ujar dia.
Reza menjelaskan, jika mengacu pada postur APBD Maluku Utara sebesar Rp 3,3 triliun, maka sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, sekurang-kurangnya 20% atau sekitar Rp 660 miliar harus dialokasikan untuk pendidikan. Dari jumlah itu, katakanlah dibagi dua, 50% untuk infrastruktur pendidikan (Rp 330 miliar) dan 50% untuk pembangunan manusia melalui beasiswa (Rp 330 miliar).
Komentar